Sudah berbagai macam upaya Pemerintah dalam mewujudkan masyarakat sejahtera adil dan makmur. Dahulu pernah ada program yang namanya JPS (Jaringan Pengaman Sosial), hasilnya masih kurang memuaskan, kemudian ada program BLT (Bantuan Langsung Tunai) itupun banyak yang salah sasaran. Kali ini Pemerintah mengkampanyekan lagi suatu program yang namanya Program Perlindungan Sosial yang perwujudannya kepada masyarakat tidak berupa uang tunai melainkan berbentuk fasilitas-fasilitas yang bisa dinikmati oleh warga miskin, antara lain : Beras untuk Rakyat Miskin (Raskin), Program Keluarga Harapan (PKH) dan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).

Untuk menghindari salah sasaran, maka diperlukan data yang akurat mengenai warga miskin (warga menengah kebawah) yang akan menjadi penerima program tersebut.
Guna mendukung kelancaran Program Perlindungan Sosial tersebut, pada bulan Juli 2011 BPS (Badan Pusat Statistik) yang ditugasi untuk melakukan updating (pemutakhiran) data warga menengah ke bawah.melaksanakan kegiatan Pelatihan untuk para petugas "Pendataan Program Perlindungan Sosial" (PPLS). Di Kabupaten Bandung sendiri pelatihan tersebut telah berakhir pada hari Kamis 14 Juli 2011 yang dilaksanakan di pusat pelatihan Hotel Antik Soreang.
Pada kegiatan PPLS 2011, BPS akan mendata sebanyak 45 % rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan terbawah, yang terdiri dari :
- 40% data rumah tangga yang diperkirakan memiliki pengeluaran perkapita terendah berdasarkan data sensus penduduk 2010
- 5 % sisanya akan diperoleh dari implementasi metode konsultasi dengan penduduk menengah ke bawah, hasil penyisiran, data dari PPLS 2008 serta daftar tunggu PKH.
Keseriusan BPS dalam melakukan sensus penduduk mutlak. Jika tidak, pendataan kalangan bawah akan terlewati. Artinya, jika tidak serius khawatir ada rumah tangga yang tidak terdata. Sensus harus teliti, detail, dan serius. Program pengentasan kemiskinan dan beragam program lain dari pemerintah akan menjadi tepat sasaran bila pendataan sahih dan jelas.